Sabtu, 30 Maret 2013
MEDIA CENTER - Guru SD banyak persoalan,
bukan sekedar 75 % belum S1 menurut Kemdikbud, tetapi juga jumlahnya
sangat kurang terlebih dikaitkan dengan jumlah kelas yang ada. Berkaitan
dengan banyaknya guru SD yang belum S1, PGRI mempersoalkan karena pada
November tahun lalu, saat jumpa pers HGN/HUT PGRI, salah seorang Dirjen
di Kemdikbud menyatakan kalau anggaran peningkatan kualifikasi
akademik guru di Kemdikbud sisa sekitar 50%, katanya cari guru yang akan
dibiayai sudah tak ada, lo kok sekarang tiba-tiba diketahui masih 75%
yang belum S1. Mana yang benar? Apa memang uangnya yang tidak digunakan
untuk guru atau data guru di Kementrian yang belum bagus.
Persoalan lain yang tak kalah
memprihatinkan adalah, kekurangan guru SD. Menurut laporan Ketua PGRI
Kab/Kota se-Indonesia pada saat Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional PGRI
di Makasar beberapa waktu lalu, sekitar 94% kabupaten/Kota di Indonesia
kekurangan guru SD. Kekurangan itu, menjadi semakin parah karena
pengangkatan guru SD tidak jelas kapan akan dilaksanakan dan guru yang
pensiun semakin banyak. Bahkan, beberapa provinsi menyatakan guru SD
banyak yang mengajukan pensiun dini.
Saat ini banyak SD dengan 6 kelas,
gurunya hanya rata-rata 3 orang. Kekurangan guru SD itu sementara
diatasi oleh kepala sekolah dengan mengangkat guru honorer. "Di SD saat
ini sangat banyak guru honorer. Mereka memang dibutuhkan karena
kekurangan guru itu", kata Ketua Umum PB PGRI. Walau mungkin ada juga
guru honorer yang tidak dibutuhan yang diangkat karena titipan.
Sulistiyo menyatakan perlakuan terhadap guru honorer sangat menyedihkan. Sistem rekruitmen yang tak jelas, pembinaan yang tak ada, kesejahteraan dan perlindungan sangat memprihatinkan, terlebih perlakuan kepegawainnya jauh dari memadai.
Sulistiyo menyatakan perlakuan terhadap guru honorer sangat menyedihkan. Sistem rekruitmen yang tak jelas, pembinaan yang tak ada, kesejahteraan dan perlindungan sangat memprihatinkan, terlebih perlakuan kepegawainnya jauh dari memadai.
Sistem perlindungan yang tak jelas itu,
bisa merugikan masyarakat karena banyak guru honor yang tidak memenuhi
persyaratan, baik kualifikasi akademik maupun kompetensinya. Walaupun,
jika kondisi itu terjadi masih bisa dipahami, karena memang masa depan
mereka juga tak jelas. Keinginan menjadi PNS bagi sebagian tenaga
honorer, nampaknya hanya harapan, karena pemerintah sering tak peduli.
Banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun, sama sekali tak menunjukkan
kecerahan masa depan.
Guru honorer banyak yang bekerja sepenuh waktu, tugas dan tanggung jawabnya sama dengan guru negeri. Tetapi kesejahteraannya bagaikan bumi dan langit. Mereka banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sampai sekarang tak ada perlindungan hukum untuk mereka. "Kami mengusulkan ada PP tentang Pegawai Tidak Tetap, yang dapat melindungi mereka yang bekerja baik tetapi belum bisa diangkat sebagai PNS. Termasuk memperoleh penghasilan minimal.", kata Sulistiyo.
Guru honorer banyak yang bekerja sepenuh waktu, tugas dan tanggung jawabnya sama dengan guru negeri. Tetapi kesejahteraannya bagaikan bumi dan langit. Mereka banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sampai sekarang tak ada perlindungan hukum untuk mereka. "Kami mengusulkan ada PP tentang Pegawai Tidak Tetap, yang dapat melindungi mereka yang bekerja baik tetapi belum bisa diangkat sebagai PNS. Termasuk memperoleh penghasilan minimal.", kata Sulistiyo.
Sulistiyo, yang juga anggota DPDRI dari
Jateng itu, menyesalkan sikap pemerintah yang tidak jelas. "Jika guru
honorer memang diperlukan, lindungilah mereka, aturlah mereka, binalah
mereka, hargailah mereka, agar bermartabat, sehingga kinerjanya juga
semakin baik". Sulistiyo mengusulkan agar guru swasta dan honorer perlu
dibina kepegawaiannya, sehingga mereka juga mempunyai jabatan dan
pangkat fungsional, seperti dosen di PTS.
