Posted by : Unknown Sabtu, 30 Maret 2013

MEDIA CENTER - Guru SD banyak persoalan, bukan sekedar 75 % belum S1 menurut Kemdikbud, tetapi juga jumlahnya sangat kurang terlebih dikaitkan dengan jumlah kelas yang ada. Berkaitan dengan banyaknya guru SD yang belum S1, PGRI mempersoalkan karena pada November tahun lalu, saat jumpa pers HGN/HUT PGRI,  salah seorang Dirjen di Kemdikbud  menyatakan kalau anggaran peningkatan kualifikasi akademik guru di Kemdikbud sisa sekitar 50%, katanya cari guru yang akan dibiayai sudah tak ada, lo kok sekarang tiba-tiba diketahui masih 75% yang belum S1. Mana yang benar? Apa memang uangnya yang tidak  digunakan untuk guru atau data guru di Kementrian yang belum bagus.
Persoalan lain yang tak kalah memprihatinkan adalah, kekurangan guru SD. Menurut laporan Ketua PGRI Kab/Kota se-Indonesia pada saat Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional PGRI di Makasar beberapa waktu lalu, sekitar 94% kabupaten/Kota di Indonesia kekurangan guru SD. Kekurangan itu, menjadi semakin parah karena pengangkatan guru SD tidak jelas kapan akan dilaksanakan dan guru yang pensiun semakin banyak. Bahkan, beberapa provinsi menyatakan guru SD banyak yang mengajukan pensiun dini. 
Saat ini banyak SD dengan 6 kelas, gurunya hanya rata-rata 3 orang.  Kekurangan guru SD itu sementara diatasi oleh kepala sekolah dengan mengangkat guru honorer. "Di SD saat ini sangat banyak guru honorer. Mereka memang dibutuhkan karena kekurangan guru itu", kata Ketua Umum PB PGRI. Walau mungkin ada juga guru honorer yang tidak dibutuhan yang diangkat karena titipan.
Sulistiyo menyatakan  perlakuan terhadap guru honorer sangat menyedihkan. Sistem rekruitmen yang tak jelas, pembinaan yang tak ada, kesejahteraan dan perlindungan sangat memprihatinkan, terlebih perlakuan kepegawainnya  jauh dari memadai.
Sistem perlindungan yang tak jelas itu, bisa  merugikan masyarakat karena banyak guru honor yang tidak memenuhi persyaratan, baik kualifikasi akademik maupun kompetensinya. Walaupun, jika kondisi itu terjadi masih bisa dipahami, karena memang masa depan mereka juga tak jelas. Keinginan menjadi PNS bagi sebagian tenaga honorer, nampaknya hanya harapan, karena pemerintah sering tak peduli. Banyak yang sudah mengabdi puluhan tahun, sama sekali tak menunjukkan kecerahan masa depan.

Guru honorer banyak yang bekerja sepenuh waktu, tugas dan tanggung jawabnya sama dengan guru negeri. Tetapi kesejahteraannya bagaikan bumi dan langit. Mereka banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sampai sekarang tak ada perlindungan hukum untuk mereka. "Kami mengusulkan ada PP tentang Pegawai Tidak Tetap, yang dapat melindungi mereka  yang bekerja baik tetapi belum bisa diangkat sebagai PNS. Termasuk memperoleh penghasilan minimal.", kata Sulistiyo.
Sulistiyo, yang juga anggota DPDRI dari Jateng itu, menyesalkan sikap pemerintah yang tidak jelas. "Jika guru honorer memang diperlukan, lindungilah mereka, aturlah mereka,  binalah mereka, hargailah mereka, agar bermartabat, sehingga kinerjanya juga semakin baik". Sulistiyo mengusulkan agar guru swasta dan honorer perlu dibina kepegawaiannya, sehingga mereka juga mempunyai jabatan dan pangkat fungsional, seperti dosen di PTS.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Welcome to My Blog

Berita Terbaru

Popular Post

Blogger templates

Profil SDN 1 Kudukeras

Members

Admin Blog

- Copyright © SDN 1 KUDUKERAS -Robotic Notes- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -